KESEJAHTERAAN PETANI

Ukuran keberhasilan pembangunan pertanian sering dikaitkan dengan keberhasilan mencapai swasembada pangan atau terwujudnya kondisi ketahanan pangan. Sesuai dengan definisi ketahanan pangan  versi Food and Agriculture Organization (FAO) berikut ini, Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Singkatnya, ketahanan pangan tercapai jika semua konsumen mendapatkan pangan yang cukup, tetapi tak sedikit pun menyinggung kesejahteraan petani sebagai produsen pangan.

Yang menjadi permasalahan ialah jika jasa para petani dalam memproduksi pangan tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan, mereka cenderung akan menjadi petani subsistem. Artinya petani akan memproduksi pangan hanya untuk kebutuhan sendiri, tidak akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Untuk tambahan pendapatannya, petani cenderung melakukan diversifikasi pekerjaan, misalnya membudidayakan tanaman perkebunan (karet, kopi, dan sekarang sawit). Pembenarannya ialah banyak lahan sawah yang tadinya ditanami padi sekarang dikonversi menjadi lahan kebun sawit. Opsi lain yang dipilih petani setelah kebutuhan pangan pokoknya dirasakan mencukupi ialah memilih pekerjaan tambahan sebagai buruh konstruksi (untuk wilayah sekitar perkotaan) atau pekerjaan informal lain di kota.

Jika kecenderungan petani untuk meninggalkan kegiatan budi daya tanaman pangan tersebut terus diabaikan, itu akan menjadi ancaman yang serius terhadap upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri. Itu mungkin lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman penyusutan luas lahan pertanian akibat konversi dan degradasi kualitas lahan. Juga, lebih serius daripada ancaman perubahan iklim global. Keberlanjutan proses produksi pangan secara mandiri akan sangat terancam. Kemandirian pangan yang didengung-dengungkan saat ini mungkin tak akan pernah terwujud.

RUU Pangan baru sebagai pengganti UU No 7 / 1996 tentang Pangan telah disetujui DPR RI sebagai kado Hari Pangan Sedunia 2012. Sebuah kemajuan besar secara konsepsional ialah penggunaan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan pangan di Indonesia, selain ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan tetap mengadopsi definisi yang digunakan FAO. Kemandirian pangan ialah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Konsepsi kedaulatan pangan diadaptasi dari deskripsi kedaulatan pangan yang tercantum dalam Deklarasi Nyeleni 2007.

UU Pangan 2012, selain tetap menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan, juga merupakan dasar untuk membangun kemandirian pangan dan menjamin kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat (sebagai konsumen pangan) dan yang memberikan hak bagi masyarakat (sebagai produsen, yakni petani) untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Jiwa dan semangat UU Pangan 2012 diharapkan efektif dalam memberikan peluang bagi petani untuk memberdayakan diri dan di sisi lain, juga efektif dalam meningkatkan apresiasi berbagai pihak terhadap peran penting petani dalam memproduksi pangan. Kesejahteraan petani, harus diakui, merupakan prasyarat yang mutlak dan perlu dipenuhi untuk dapat mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.

PEMUDA DAN KEKINIAN

Pemuda merupakan elemen penting dari dinamika kehidupan sosial Indonesia pada umumnya. Karena pemuda Indonesia adalah ahli waris cita-cita bangsa yang sah. Disamping pemuda merupakan peletak dasar-dasar kemerdekaan bangsa yang melewati alunan simponi yang panjang.

Sejarah politik Indonesia telah memaknai esensi gerakan pemuda sedikit demi sedikit telah mengalami pergeseran paradigma. Dalam konteks kekinian, peran pemuda mulai kehilangan ruh dan komitmen gerakan di tengan-tengah persoalan bangsa yang sangat komplek dan mendalam. Lebih parah lagi, beberapa organisasi kepemudaan yang notabene diharapkan menjadi kekuatan bangsa, justru menjadi alat untuk meraih kepentingan pribadi dengan menghalalkan berbagai macam cara.

Potensi pemuda sebagai agent of change tereliminir oleh motif-motif perjuangan yang sarat akan pamrih. Akibatnya, saat target obsesi pragmatisme tak tercapai, yang muncul sumpah serapah para pemimpin. Semakin lama, Sumpah Pemuda seolah-olah berubah menjadi sampah. Itu terefleksi dari pudarnya nilai-nilai dan karakter kebangsaan serta lunturnya idealisme, moralitas, bahkan spiritualitas.

Hal ini seperti menghianati nilai-nilai yang membidani lahirnya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.  Semangat perjuangan pada sumpah pemuda merupakan kesadaran tinggi tanpa pamrih. Bertemunya kecendekiaan dengan peran nyata dari kaum muda serta peran kontekstual pemuda yang menentukan arah perjuangan bangsa saat itu.

Dalam wacana dialektika, pergerakan organisasi dan kepemudaan telah memasuki ranah yang tidak sewajarnya. Pemuda dipandang sebagai etalase kepentingan yang sarat akan kesan politis, sehingga dapat dengan mudah disetir oleh siapa saja yang memiliki motif terpendam. Selain itu, pemuda diposisikan sebagai tempat yang eksklusif dan elitis sehingga terasa ada sebuah tirai yang membatasi dengan masyarakat luas.

Jika ditarik lebih luas, dalam konteks kebangsaan, pemuda dibenturkan dengan realitas kondisi bangsa yang rapuh. Dimana kerapuhan ini ditunjukan dengan tumbuh suburnya praktek-praktek korupsi, pergulatan politik yang tak tentu arah, penjualan aset-aset rakyat kepada kapitalis liberalis  yang kontra terhadap kepentingan rakyat, degradasi moral secara massif, ancaman disintegrasi bangsa, jumlah pengangguran yang tak kunjung turun atau bahkan habis,  jurang kesenjangan sosial yang semakin lebar, ancaman produk-produk asing terhadap produk lokal, human trafficking, dan yang menjadi ancaman utama adalah globalisasi yang menumbuhkan praktek-praktek kapitalisasi dan imperalisasi.

Hal ini diperparah dengan gerakan pemuda saat ini terlihat sangat ideologis dan pragmatis, bahkan hedonis dan materialistis. Gerakannya tidak fokus, tidak progresif, tidak memiliki visi bersama, bahkan terkotak-kotak sebab tidak memiliki arah yang jelas dengan artikulasi politik yang bisa ditafsirkan sebagai media proses pencerahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Substansi pemikiran dan pesan moral di dalam gerakan pemuda kita saat ini begitu sempit, bahkan hampa dari makna moralitas pergerakan yang semestinya. Padahal, sebuah peradaban yang unggul dimulai dari munculnya pemikiran-pemikiran besar. Karena itu, gerakan intelektual khususnya dari para pemuda, pelajar, dan mahasiswa harus segera dibangkitkan agar mampu melahirkan pemikiran-pemikiran besar untuk menciptakan perubahan dan pembaruan dalam berbagai bidang sesuai dengan tuntutan reformasi. Karena itu, gerakan pemuda perlu segera direvitalisasi agar bisa menjawab berbagai permasalahan kerakyatan dan kebangsaan.

Perlu adanya revitalisasi etos dan visi gerakan pemuda kekinian. Caranya, menguatkan kembali etos gerakan kepemudaan atas dasar spirit kepedulian, keprihatinan, dan kompetisi sehat dengan berlandaskan pluralisme dan kondisi multikulturitas bangsa. Selain itu, perlu menciptakan gerakan pemuda yang berpijak pada rasionalitas dan berorientasi kemandirian, serta kemampuan analisis sosial terhadap realita empiris yang menjadi fenomena kontemporer agar aktivitas kepemudaan selalu up to date.